Rusuh Batam Ganggu Peningkatan Investasi

04-12-2014 / KOMISI VI

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengemukakan, bahwa ada beberapa wilayah pelabuhan termasuk areal penyewaan lahan industri. Di Batam masih saja ada beberapa persoalan  yang menjadi gangguan  pasca bentroknya TNI dan Polri. Akibat kejadian itu, suasana investasi di Batam menjadi terganggu.

Ditemui di sela-sela memimpin Tim Komisi VI DPR ke Batam Senin (1/12) lalu, politisi PAN ini menyayangkansebab rusuh dua aparat berimbas pada penurunan investasi. “Tadinya yang mendaftar sepuluh perusahaan, akan tetapi dengan adanya kejadian tadi maka yang mem-follow-up hanya dua. Padahal biasanya,kalau ada yang mendaftar sepuluh paling tidak yang menindaklanjuti bisa limainvestor,” katanya.

Kepada Kepala BP Batam, Hafisz mengatakan  hal seperti ini sangat mempengaruhi kondisi perdagangan dipulau tersebut. Komisi VI DPR menyarankan kepada BP Batam agar dapat mengkonsolidasikan unit keamanan BP Batam dengan keamanan setempat, karena hal ini dapat mengganggu target pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai sebelas persen.

Secara umum Komisi VI DPR melihat ada kemajuan di Batam, walaupun juga masih ada beberapa kendala teknis misalnya investor masuk pada wilayah yang kadang-kadang perijinannya yang masih sulit dan panjang.

Untuk itu dia berharap, BP Batam agar mempermudah regulasi perijinan, karena kuncinya investor akan mau berinvestasi kalau kondisinya  aman. Dia ingin PNBM dariBP Batam itu meningkat dari 950 milyarkalau bisa ditargetkan1, 2 triliun untuk tahun 2015.

Memasuki era pasar bebas nanti,  maka Batam harus sudah menjadi pilihan bagi rakyat Eropa dan Amerika untuk menjadikan Batam sebagai pelabuhan transit. Selama ini janganhanya Singapura saja, negara itu bisa mencapai 30 juta teus (ukuran peti kemas) masukan kargo maka Indonesia harus memiliki target, paling tidak delapan juta.

Kami berharap, Batam segera mengajukan proposal ke BAPENAS, dan Komisi VI DPR sangat senang dan mendukung upaya Pemerintah menaikkan nilai investasi asing, kemudian menambah PNBM sehingga fiskal bertambah,” pungkas Hafisz. (Spy)/foto:supriyanto/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...